Tampilkan postingan dengan label Perpustakaan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Perpustakaan. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 05 Januari 2008

KOMPETENSI DAN PERAN PUSTAKAWAN DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERGURUAN TINGGI BERTARAF INTERNASIONAL

KOMPETENSI DAN PERAN PUSTAKAWAN DALAM MENDUKUNG
TERWUJUDNYA PERGURUAN TINGGI BERTARAF INTERNASIONAL
Rita Komalasari
ritasyafei@yahoo.com
ABSTRAK

Komalasari, Rita. 2006. Peran pustakawan, semakin berkembang dari waktu ke waktu.
Kini pustakawan tidak hanya melayani sirkulasi buku, tapi dituntut untuk dapat
memberikan informasi secara cepat, tepat, akurat dan efisien dari segi waktu dan biaya.
Pustakawan dituntut untuk mengembangkan kompetensi yang ada dalam dirinya guna
mendukung pelaksanaan program tridarma perguruan tinggi. Kompetensi dan peran
pustakawan sangat berperan dalam mendukung tercapainya visi perguruan tinggi. Dalam
tulisan ini dipaparkan dan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi dan peran
pustakawan dalam mendukung terwujudnya perguruan tinggi bertaraf internasional.
Dijelaskan pula permasalahan yang dihadapi pustakawan, analisis masalah, solusi serta
upaya upaya yang harus dilakukan guna meraih tujuan dalam mendukung perguruan

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dalam menghadapi era globalisasi, tantangan yang dihadapi perguruan tinggi di
Indonesia, semakin besar dan kompleks, baik yang ditimbulkan oleh dinamika internal
maupun eksternal. Perguruan tinggi harus terus berupaya mewujudkan visi, misi dan
tujuannya dengan tetap berpijak pada akar budaya yang ada. Visi Universitas Indonesia
(UI) adalah Menjadi Universitas Riset yang mandiri, modern, dan berkualitas
internasional. Visi Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah Menjadi perguruan tinggi
bertaraf internasional dalam pengembangan sumberdaya manusia dan IPTEKS dengan
kompetensi utama di bidang pertanian tropika. Visi Universitas Brawijaya adalah
Menjadi universitas yang terkemuka dan mampu bersaing melewati batas wilayah
nasional.
Merujuk kepada visi perguruan tinggi yang umumnya ingin meraih taraf
internasional, tentunya dibutuhkan kerjasama yang terarah, terencana, kooperatif,
1

bersinergis dan berkesinambungan antara segenap sivitas akademikanya. Semua unsur
harus terlibat dan dilibatkan dalam tatanan kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsinya,
demi mencapai visi yang mulia tadi. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perpustakaan
adalah salah satu basis penyangga peradaban bangsa. Perkembangan jaman dan
globalisasi telah memberikan dampak yang cukup positif terhadap aliran informasi. Agar
tidak ketinggalan zaman dan bangsa ini menjadi lebih cerdas, mau tidak mau,
perpustakaan sebagai gudang ilmu, sumber informasi harus dikelola dengan profesional
agar mampu berkiprah di dunia internasional.
Perpustakaan bagi perguruan tinggi/Institut/universitas/organisasi merupakan
sarana penunjang yang sudah selayaknya diperhatikan dan ditangani dengan serius.
Walaupun merupakan sarana penunjang, fungsi perpustakaan bagi perguruan
tinggi/Institut/universitas/organisasi, sangatlah vital, seperti jantung di dalam tubuh
manusia. Untuk membangun perpustakaan yang mampu bersinergi dengan perguruan
tinggi dan sivitas akademikanya, dibutuhkan SDM dalam hal ini pustakawan yang
profesional, yang memiliki etos kerja yang tinggi, jujur, berdedikasi, loyal serta
mempunyai kemauan dan kemampuan untuk berkembang dan terus berupaya menimba
ilmu sepanjang hayat.


PUSTAKAWAN

Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi
instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia,
Pustakawan diartikan sebagai orang yang bergerak di bidang perpustakaan; ahli
perpustakaan (tanpa membedakan PNS ataupun Non PNS). Jabatan Fungsional
Pustakawan telah diakui eksistensinya dengan terbitnya Keputusan Menteri Negara
Pendayaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 18 tahun 1988 tentang Jabatan
Fungsional Pustakawan dan Angka kreditnya. Kemudian dilengkapi dengan Surat Edaran
Bersama (SEB) antara Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 53649/MPK/1998 dan Nomor 15/SE/1998. Keputusan ini telah dua kali
2

direvisi yaitu dengan terbitnya Keputusan Menpan Nomor 33 tahun 1988 dan terakhir
Keputusan Menpan Nomor 132/Kep/M.PAN/12/2002. Tujuan diciptakaannya jabatan
fungsional tersebut yaitu agar para pustakawan dapat meningkatkan karirnya sesuai
dengan prestasi dan potensi yang dimilikinya. Saat ini jumlah tenaga fungsional
Pustakawan yang terjaring pada pangkalan data Pusat Pengembangan Pustakawan
sebanyak 2.814 orang yang tersebar di berbagai perpustakaan di Indonesia.
(http://www.pnri.go.id/).

KOMPETENSI

Kompetensi adalah kecakapan atau kemampuan. Konsep kemampuan
mengandung suatu makna adanya semacam tenaga atau kekuatan yang dimiliki
seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan baik yang bersifat fisik
maupun yang bersifat mental. Pengertian ini menunjukkan pada adanya suatu kekuatan
nyata yang dapat diperlihatkan seseorang melalui tindakan atau perbuatan, baik secara
fisik maupun mental, yang umumnya diperoleh melalui latihan dan pendidikan. Dengan
demikian hampir semua kemampuan diperoleh melalui latihan atau dipelajari. Dengan
perkataan lain, kalau seseorang ingin memiliki kemampuan tertentu, ia dapat
mempelajarinya. Kemampuan ini akan banyak membantu seseorang pada saat ia
melaksanakan atau mengerjakan tugas tertentu. Kadang-kadang kemampuan secara fisik
dan mental dapat muncul secara bersamaan pada saat mengerjakan suatu tugas
(Klausmeier dan Goodwin), sedangkan arti kompetensi secara harfiah adalah kecakapan,
kemampuan; wewenang (Kamus Inggris-indonesia). Definisi kompetensi yang sering
dipakai adalah karakteristik-karakteristk yang mendasari individu untuk mencapai kinerja
superior. Kompetensi juga merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang
berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-
pekerjaan non-rutin. Terdapat bermacam-macam pendekatan mengenai model
kompetensi. Salah satunya Competency-based HRM (manajemen SDM berdasarkan
kompetensi). Intinya perilaku individu yang paling bagus kinerjanya dijadikan tolok ukur.
Perilaku ini menjadi patokan baku yang menggerakkan program SDM untuk
mengembangkan gugus kerja yang lebih efektif. Kompetensi ini diintegrasikan dalam
sistem SDM. Pendekatan model kompetensi lainnya adalah pendekatan "organizational"
yang berarti model kompetensi ditekankan dalam organisasi dengan tipe organisasi
3

tertentu.




PERAN PUSTAKAWAN

Peran pustakawan selama ini membantu pengguna untuk mendapatkan informasi
dengan cara mengarahkan agar pencarian informasi dapat efisien, efektif, tepat sasaran,
serta tepat waktu. Dengan perkembangan teknologi informasi maka peran pustakawan
lebih ditingkatkan sehingga dapat berfungsi sebagai mitra bagi para pencari informasi.
Sebagaimana fungsi tradisionalnya, pustakawan dapat mengarahkan pencari informasi
untuk mendapatkan informasi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Pustakawan
dapat pula menyediakan informasi yang mungkin sangat bernilai, namun keberadaannya
sering tersembunyi, seperti literatur kelabu (grey literature). Bahkan pustakawan dapat
berfungsi sebagai mitra peneliti dalam melakukan penelitian.
Merujuk hal tersebut di atas, jelas terlihat kaitan yang erat antara pustakawan
sebagai pengelola informasi dengan perannya dalam menunjang tridharma perguruan
tinggi. Selain melakukan layanan sirkulasi, pengadaan dan pengolahan bahan pustaka,
pustakawan juga harus mampu mengelola laporan administrasi; mengelola Web-OPAC,
melakukan pelestarian dokumen (diantaranya mengolah dokumen menjadi bentuk
digital); mengelola layanan pinjam antar perpustakaan (PAP); melakukan kontrol
keamanan bahan pustaka; mengelola layanan multi media (CD/DVD/Audio kaset/sinar
X dll.); mengelola dan mencetak barkod; mengelola keanggotaan pengguna, melakukan
penyusunan anggaran; melakukan katalogisasi (pra dan pasca catalog); melakukan
layanan SDI; melakukan konversi data; mengelola e-mail; membuat laporan; mengelola
terbitan berseri dan melakukan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi
informasi.. Dalam melakukan tugas kesehariannya, pustakawan dituntut bekerja secara
profesional, jujur, berdedikasi tinggi, kreatif dan inovatif. Sebagai tolok ukur
profesionalisme, semua bukti kegiatan seyogyanya dituangkan dalam lembar kinerja
yang menggambarkan produktivitas dan kinerjanya dari waktu ke waktu, setiap hari,
setiap minggu dan setiap bulannya.
4

Dengan adanya lembar kinerja yang rutin diisi oleh pustakawan setiap harinya,
mau tak mau, pustakawan terpacu untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Laporan tersebut dapat menjadi indikator kinerja, produktifitas dan peran pustakawan

dalam menjalankan profesinya. Peran pustakawan sebagai mitra bagi mahasiswa, dosen
dan masyarakat sekitarnya, diakui semakin baik dari tahun-ke tahun. Hal ini tercermin
dari semakin banyaknya pengguna yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan, baik
dokumen tercetak maupun elektronik, secara langsung datang ke perpustakaan ataupun
tidak langsung (mencari literatur via e-mail atau menelusuri catalog on line). Sebagai
contoh, statistik pengunjung perpustakaan IPB yang datang langsung ke perpustakaan
pada tahun 1998 adalah 162.801 orang; tahun 1999 sebanyak 224.522 orang; tahun 2000
sebanyak 255.463 orang, tahun 2004 sebanyak 272.302 orang dan tahun 2005 sebanyak
248.084 orang. Dari data tersebut tampak adanya kecenderungan jumlah pengunjung
yang meningkat dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2005. Peningkatan jumlah
pengunjung dapat menjadi salah satu indikator peningkatan mutu pelayanan yang terkait
juga dengan kompetensi dan peran pustakawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

PERGURUAN TINGGI BERTARAF INTERNASIONAL

Perguruan tinggi bertaraf internasional. Kata-kata itu sering didengungkan oleh
pimpinan atau pejabat di lingkungan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
Sesungguhnya apa dan bagaimana sebuah perguruan tinggi dapat dikatakan bertaraf
internasional? Berikut ini kutipan dari sambutan rektor IPB pada upacara wisuda tahap III
tahun akademik 2004/2005 di Graha Widya Wisuda, Bogor. ” Suatu perguruan tinggi
dapat disebut bertaraf internasional setidaknya harus memenuhi beberapa persyaratan,
diantaranya adalah: 1) jumlah dosen yang bergelar doktor harus lebih dari 75%, 2)
persentase mahasiswa pascasarjana harus sama dengan atau lebih besar dari 75% dari
total mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, 3) publikasi internasional yang diterbitkan
oleh setiap staf pengajar per tahun minimal dua publikasi di jurnal terakreditasi secara
internasional, 4) besarnya dana untuk kegiatan riset untuk setiap staf > USD 1300 per
tahun, 5) jumlah mahasiswa asing di perguruan tinggi tersebut minimal 5%, 6) Koneksi
internet minimal 15 Mb dengan koneksi Wifi. Dengan kriteria tersebut maka jelas masih
belum ada universitas di Indonesia yang dapat masuk kelas dunia”. Dari sambutan rektor
5

IPB tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meraih visi perguruan tinggi bertaraf
internasional amatlah berat, dibutuhkan kerja keras dari berbagai fihak. Kesungguhan dan
perhatian pemerintah di bidang pendidikan juga sangat menentukan keberhasilan
pencapaian visi tersebut. Sarana dan prasarana pendidikan harus dikelola dengan baik,
termasuk perpustakaan yang dikelola oleh pustakawan profesional.

PERMASALAHAN

Meningkatnya kebutuhan pengguna akan informasi yang akurat, bernilai,
relevan, dan tepat waktu akan menghadapkan profesi pustakawan pada tantangan yang
semakin berat dan kompleks. Sampai saat ini masih banyak terdengar keluhan sulitnya
mendapatkan informasi yang tepat, akurat, relevan, murah dan cepat. Hampir seluruh
dosen dan atau pengguna menginginkan informasi yang dibutuhkannya dapat diperoleh
dengan cepat, tepat, akurat dan efisien, baik dari segi waktu dan biaya. Tingkat kenyaman
pengguna dalam menikmati layanan informasi juga masih belum terpenuhi. Semuanya ini
merupakan tantangan yang perlu segera dipikirkan dan disiasati dengan model
pembaharuan dalam etos kerja dan kinerja pustakawan ke arah yang lebih “proaktif dan
inovatif”. Konsekuensi logis dari tuntutan pembaharuan tersebut adalah melakukan
pembenahan yang menyeluruh (holistic). Pustakawan dituntut agar dapat mengeksplorasi
cara baru guna mengembangkan produk yang dapat ditawarkan ke pengguna untuk
memperoleh akses informasi serta meningkatkan kualitas layanan untuk kepentingan
pengguna. Sudah tiba waktunya, pustakawan yang profesional menyediakan jasa layanan
prima. Perpustakaan, dalam upayanya mendukung Perguruan tinggi yang bertaraf
internasional, masih menghadapi kendala yang cukup kompleks dan beragam, mulai dari
birokrasi yang rumit, SDM yang tidak profesional hingga pendanaan yang macet atau
tersendat-sendat dalam setiap kegiatan pengembangan perpustakaan. Disamping
permasalahan yang cukup kompleks tadi, hingga saat ini belum ada undang-undang
mengenai sitem nasional perpustakaan. Undang-undang yang berfungsi sebagai payung
hukum yang mengikat pemerintah dan warganegara dalam menatalaksana perpustakaan
di seluruh Indonesia sebagai satu kesatuan sistem nasional. Sistem nasional perpustakaan
yang berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur bagi pengelolaan dan wadah
pendayagunaan seluruh sumber informasi untuk kepentingan masyarakat dalam rangka
pembelajaran sepanjang hayat.
6



KOMPETENSI PUSTAKAWAN

Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang semakin berat dan kompleks,
dalam mendukung terwujudnya perguruan tinggi bertaraf internasional, mau tidak mau
pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi pribadi. Dalam
membangun kompetensi profesional, seorang pustakawan harus:
* Mengembangkan dan mengelola layanan informasi yang nyaman, mudah diakses,
efektif dari segi biaya, yang sejalan dengan arahan strategis institusi/organisasi;
Contoh:
Menyusun dan mengembangkan rencana strategis yang sesuai dengan tujuan
institusi/organisasi. Memperhatikan kebutuhan dan mau mendengarkan aspirasi
pengguna untuk terciptanya suasana belajar yang kondusif dan nyaman.
* Memiliki keahlian tentang isi sumber-sumber informasi, termasuk kemampuan untuk
mengevaluasi secara kristis dan menyaringnya; Contoh:
Memantau perkembangan informasi global, memilih, menyaring dan mampu
menyeleksi informasi yang relevan dan up to date bagi kepentingan pengguna.
* Memiliki pengetahuan/ketrampilan khusus dalam bidang tertentu, sesuai dengan
kepentingan institusi/organisasi; Contoh:
Pustakawan harus berani mengambil kursus/pelatihan di bidang Pusdokinfo,
manajemen, atau subyek lain yang berkaitan dengan institusi atau organisasi tempat
mereka bekerja.
* Menyediakan pengajaran dan dukungan yang baik untuk pemakai perpustakaan dan
layanan informasi; Contoh:
Memberikan informasi tentang penggunaan fasilitas perpustakaan dengan baik (user
education), membuka layanan informasi dan menjalin komunikasi dengan pengguna
Menyediakan bantuan dan referensi secara on-line.
* Menilai kebutuhan pemakai, merancang serta memasarkan produk dan layanan
informasi bernilai tambah untuk memenuhi kebutuhan tersebut; Contoh:
Melakukan penilaian kebutuhan secara. Rutin, menggunakan instrumen penelitian
seperti kuesioner, wawancara dengan pengguna dan narasumber.
* Menggunakan teknologi informasi yang tepat untuk pengadaan, pengolahan, dan
7

penyebaran informasi; Contoh:
Membuat katalog koleksi perpustakaan secara on-line (OPAC). Menghubungkan
penelusuran katalog dengan layanan pengiriman dokumen. Bekerja sama dengan tim
manajemen informasi untuk memilih piranti lunak dan piranti keras yang tepat untuk
akses komputer ke katalog perpustakaan dan pangkalan data lainnya.
* Menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen yang tepat untuk
mengkomunikasikan pentingnya layanan informasi kepada fihak pimpinan; Contoh:
Mengembangkan rencana bisnis untuk perpustakaan. Menghitung pengembalian
investasi untuk perpustakaan dan layanannya. Mengembangkan rencana pemasaran
untuk perpustakaan. Melaporkan kepada manajemen mengenai usaha perbaikan
kualitas secara terus menerus. Menunjukkan bahwa perpustakaan dan layanan
informasi dapat menambah nilai organisasi. Berkompetensi sebagai sumber daya
manajemen berkualitas bagi organisasi.
* Mengembangkan produk informasi khusus untuk penggunaan di dalam atau di luar
institusi/organisasi atau pengguna secara perorangan; Contoh:
Membuat pangkalan data dokumen internal seperti laporan, panduan teknis atau
bahan-bahan yang digunakan untuk proyek-proyek khusus. Membuat agar file
dokumen lengkap mudah ditelusur. Menyediakan panduan teknis on-line. Membuat
situs dalam jaringan. Web institusi/organisasi dan menghubungkannya dengan situs
lain dalam internet. Berpartisipasi dalam kegiatan manajemen untuk menciptakan,
menangkap, mempertukarkan, menggunakan, dan mengkomunikasikan modal
intelektual institusi/organisasi
* Secara terus menerus memperbaiki layanan informasi untuk merespon perubahan
kebutuhan pemakai; Contoh:
Memantau arah gejala industri dan penyebaran informasi untuk orang-orang penting
dalam institusi/organisasi atau klien secara perorangan. Memfokuskan kembali
layanan informasi sesuai kebutuhan baru dalam bisnis. Melakukan pengiriman
dokumen tepat waktu untuk mencapai fleksibilitas maksimal.
* Menjadi anggota dari tim manajemen senior dan konsultan untuk organisasi dalam hal
informasi yang efektif; Contoh:
Berpartisipasi dalam perencanaan strategis dalam organisasi. Berpartisipasi dalam
studi informasi dan tim teknis. Menginformasikan kepada manajemen mengenai
masalah hak cipta dan kesesuaiannya dengan hukum hak cipta. Negosiasi kontrak
8

dengan penyedia pangkalan data. Memperoleh informasi paten. Mengembangkan
kebijakan informasi untuk institusi/organisasi.

Dalam membangun kompetensi pribadi, seorang pustakawan harus:
* Memiliki pandangan jauh dan luas ke depan; Contoh:
Memahami bahwa pencarian informasi dan penggunaannya sebagai bagian dari
proses kreatif bagi individu dan organisasi. Memandang perpustakaan dan layanan
informasi sebagai bagian dari sebuah proses lebih besar dalam membuat keputusan.
Memantau arah gejala bisnis utama dan peristiwa-perjstiwa internasional.
Mengantisipasi arah gejala dan secara proaktif mengatur kembali perpustakaan dan
layanan informasi untuk mengambil manfaat daripadanya.
* Melayani pengguna dengan baik, santun dan ramah; Contoh:
Mencari umpan balik kinerja dan menggunakannya untuk perbaikan secara terus
menerus. Melakukan kajian pemakai secara rutin. Berbagi pengetahuan baru dengan
orang lain dalam konferensi atau literatur profesional. Tetap bersikap santun dan
ramah kepada pengguna walau, dalam kondisi yang melelahkan.
* Mencari tantangan dan melihat peluang baru, baik di dalam maupun di luar
perpustakaan; Contoh:
Ambil kompetensi baru dalam organisasi yang memerlukan seorang pemimpin
informasi. Gunakan pengetahuan dan keahlian perpustakaan untuk memecahkan
berbagai masalah-masalah informasi dalam arti luas. Ciptakan perpustakaan tanpa
dinding (perpustakaan digital atau perpustakaan virtual)
* Bekerja sama dan beraliansi; Contoh:
Menjalin aliansi dengan profesional sistem informasi manajemen. Membangun kerja
sama dengan perpustakaan atau layanan informasi lain, baik di dalam maupun di luar
organisasi untuk mengoptimalkan resource sharing. Menjalin aliansi dengan pemilik
pangkalan data dan penyedia informasi lain untuk meningkatkan produk dan layanan.
Menjalin aliansi dengan peneliti fakultas ilmu perpustakaan dan informasi untuk
melakukan kajian-kajian yang terkait.
* Menciptakan lingkungan yang saling mempercayai dan saling menghargai; Contoh:
Menghargai kelebihan dan kemampuan orang lain. Mengenali kekuatan sendiri dan
kekuatan orang lain dengan seimbang. Membantu orang lain untuk mengoptimalkan
kontribusi mereka.
9

* Memiliki keahlian berkomunikasi yang efektif; Contoh:
Mempresentasikan gagasan secara jelas dan antusias. Menulis teks secara jelas dan
mudah dimengerti. Menggunakan bahasa yang umum. Meminta umpan balik dalam
keahlian berkomunikasi dan menggunakannya untuk perbaikan diri.
* Bekerja dengan baik dengan sesama anggota tim; Contoh:
Mempelajari kebijaksanaan tim dan mencari peluang untuk partisipasi tim: Ambil
tanggung jawab dalam tim, baik di dalam maupun di luar perpustakaan. Membimbing
anggota tim lainnya. Meminta bimbingan dari anggota tim lain bila diperlukan.
* Mempunyai sifat pemimpin; Contoh:
Mempelajari dan mengembangkan kualitas seorang pemimpin yang baik dan
mengetahui cara untuk melatih kepemimpinan tersebut. Dapat membagi kompetensi
kepemimpinan dengan yang lain dan memberikan kesempatan orang lain untuk
berkompetensi sebagai pemimpin.
* Belajar terus menerus dan mempunyai perencanaan karir pribadi. Contoh:
Meniti karir dengan belajar secara terus menerus dan mengembangkan pengetahuan.
Memiliki tanggung jawab pribadi untuk perencanaan karir jangka panjang dan
mencari kesempatan untuk belajar dan memperkaya i1mu.
* Memahami nilai solidaritas dan jaringan profesional; Contoh:
Berkompetensi aktif dalam asosiasi Pustakawan dan asosiasi profesional lainnya.
Menggunakan peluang ini untuk berbagi pengetahuan dan keahlian, untuk studi
banding dengan penyedia layanan informasi lainnya, membentuk kemitraan dan
aliansi.
* Bersifat fleksibel dan positif menghadapi perubahan terus menerus; Contoh:
Dapat menerima tanggung jawab yang berbeda dalam waktu yang berbeda pula dan
merespon kebutuhan akan perubahan. Memelihara sifat positif dan membantu orang
lain untuk melakukan hal yang sama. Menolong orang lain untuk mengembangkan
gagasan mereka dengan cara menyediakan informasi yang benar.






10


SOLUSI

Dengan membagun/mengembangkan kompetensi profesional dan kompetensi
pribadi, pustakawan diharapkan mampu menjadi mitra sejati bagi para dosen dalam
mengembangkan karirnya menuju tingkat akademis yang lebih tinggi (tingkat doctoral),
disamping itu, pustakawan juga harus proaktif mencarikan solusi bagi dosen yang ingin
membuat artikel/tulisan di jurnal internasional, dengan cara membantu menyediakan
bahan pustaka yang diperlukan dalam penulisan artikel tersebut. Untuk meraih perguruan
tinggi bertaraf internasional tentunya harus ada kerjasama yang harmonis antara
pemerintah dan institusi terkait, dalam hal ini pendanaan untuk penelitian berstandar
internasional (USD 1300 per tahun) harus direalisasikan. Peningkatan SDM pengajar
diharapkan juga mampu membuka peluang pengembangan program-studi pasca dari
berbagai disiplin ilmu, sehingga minat masyarakat untuk meneruskan kuliah pasca
sarjana semakin meningkat. Sarana dan prasarana pendidikan (termasuk perpustakaan),
harus benar-benar diperhatikan dengan serius, karena hal ini juga menjadi modal dan
daya tarik bagi calon mahasiswa (terutama untuk menarik minat mahasiswa asing).
Kerjasama yang baik antara perguruan tinggi di dalam dan luar negeri juga harus terjalin
dengan erat. Dengan adanya program pertukaran mahasiswa, membuka peluang dan
kesempatan bertukar pengalaman, wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa. Program
pertukaran mahasiswa dalam dan luar negeri, dapat meningkatkan statistik mahasiswa
asing yang belajar di perguruan tinggi di dalam negeri. Satu hal yang patut diperhatikan
dan menjadi dasar keberhasilan pembangunan adalah kesejahteraan. Kesejahteraan dari
staf pengajar (dosen) dan staf penunjang (pustakawan) harus benar-benar ditingkatkan.
Karena tidak dapat dipungkiri tingkat kesejahteraan menjadi salah satu faktor penetu
dalam bekerja dan berkarya. Kesemuanya itu seperti rantai yang saling terkait satu sama
lainnya, keberhasilan pencapaian visi harus ditunjang oleh berbagai fihak disertai dengan
kemauan dan kesungguhan dalam pelaksanaanya.





11


KESIMPULAN
Dengan adanya keselarasan semua unsur tadi (profesionalisme SDM, sarana dan
prasarana yang moderen, pendanaan yang cukup disertai kesejahteraan yang memadai)
dapat diyakini, visi perguruan tinggi mencapai taraf internasional akan tercapai.
Kompetensi pustakawan jika dibangun dan diasah dengan baik, maka akan dapat
membantu mewujudkan Perguruan tinggi bertaraf internasional. Memang tidak mudah,
meraih semua itu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semuanya harus
diusahakan dan diperjuangkan, dibutuhkan waktu dan pengorbanan yang tidak sedikit
untuk mewujudkan visi perguruan tinggi melalui kompetensi dan peran pustakawan.
Iklim sosial politik dan kesungguhan Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
melalui pemebelajaran sepanjang hayat perlu ditingkatkan. Sarana dan prasarana
pendidikan, salah satunya perpustakaan harus dibenahi dari segenap aspek. SDM
perpustakaan/pustakawan dituntut memiliki pandangan jauh ke masa depan, namun tetap
berpijak pada akar budaya yang ada. Pustakawan harus mampu menjembantani
peradaban di masa lampau, masa kini dan masa mendatang Tantangan yang digambarkan
oleh kompetensi ini harus diraih dan dilakukan saat ini agar visi menjadi perguruan tinggi
bertaraf internasional dapat tercapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

SARAN
Agar peran pustakawan dalam membantu mewujudkan visi perguruan tinggi dapat
tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan, dibutuhkan kerjasama yang
harmonis, terarah dan terpadu dari berbagai fihak, mulai dari pucuk pimpinan hingga
bawahan (grass root). Diperlukan perjuangan dengan segenap upaya untuk memperbaiki
kekurangan dan kelemahan yang ada. Peran dan kompetensi pustakawan harus lebih
ditingkatkan dengan memperhatikan kepentingan pengguna dan terus mengikuti
perkembangan zaman. Upaya-upaya yang perlu dilakukan yaitu:
• Penerapan disiplin yang tinggi, dimulai dengan sistim kehadiran. Sudah
waktunya staf pengajar dan staf penunjang menerapkan sitim kehadiran dengan
menggunakan komputer dan atau finger print. Hal ini merupakan salah satu
upaya untuk meningkatkan kedisiplinan staf;
• Seyogyanya, dalam melaksanakan kegiatan, ada deskripsi kerja yang jelas
(Tupoksi: tugas pokok dan fungsi). Hal ini penting agar setiap individu dapat
12

melaksanakan kegiatan kerja secara terarah, sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawabnya;
• Perbaikan pendidikan (formal maupun non formal). Program ini penting
dijalankan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan
pegawai dalam menjalankan tugasnya. Perbaikan pendidikan juga sangat
mendukung perbaikan kinerja yang pada akhirnya dapat membantu perguruan
tinggi dalam mewujudkan visinya;
• Political will pemerintah untuk menginternasionalkan Perguruan Tinggi Indonesia
harus ditunjang dengan perangkat/peraturan pemerintah yang mendukung segenap
aspek (ketersediaan dana, kemudahan pertukaran mahasiswa dalam dan luar
negeri, perundang-undangan perpustakaan, SDM yang professional dan jujur);
• Perlunya dilakukan pemetaan dan analisis terhadap program-program yang
sedang berjalan dan akan dikembangkan, hal ini penting sebagai dasar penetuan
kebijakan yang akan diambil;
• Adanya standar prosedur kegiatan (Standard Operation Procedur) di setiap
unit/badan/lembaga/organisasi/institusi. Hal ini penting agar setiap kegiatan
mempunyai arah dan tujuan yang jelas;
• Terciptanya suasana kerja yang kondusif. Hal ini penting demi terciptanya
suasana kerja yang nyaman, sehingga diharapkan kinerja dan produktifitas
pegawai dapat lebih baik lagi;
• Perlunya meningkatkan kecerdasan emosi dan spiritual (Emotional and spiritual
quotient). Hal ini penting untuk membentuk pribadi-pribadi yang tangguh, jujur,
disiplin, loyal, penuh dedikasi dan berjiwa sosial tinggi. Pribadi seperti itulah
yang dapat menjadi modal dasar dalam mewujudkan visi perguruan tinggi yaitu
mencapai taraf internasional, namun tetap memiliki kepribadian Indonesia yang
luhur;
• Perhatian terhadap perpustakaan harus ditingkatkan, dengan menerbitkan
Undang-undang tentang sistem nasional perpustakaan Indonesia, Undang-undang
ini penting dan dapat berfungsi sebagai payung pelindung dan pengikat
pemerintah dan masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang cerdas dan
berkebudayaan;


13

• Pembentukan Dewan Perpustakaan yang akan mengarahkan pembinaan,
pembangunan dan pengembangan perpustakaan di Indonesia
• Kesejahteraan staf pengajar dan pustakawan, selayaknya diperhatikan dengan
serius dan berpijak pada unsur keadilan, sehingga terjadi hubungan kerja yang
harmonis antara dosen dan pustakawan;
• Seyogyanya saran-saran di atas, diaktualisaikan dan diaplikasikan secara
bertahap, berkesinambungan, arif dan bijaksana. Sehingga tujuan dan cita-cita
bersama yaitu mewujudkan perguruan tinggi bertaraf internasional dapat tercapai.
14


DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan kebudayaan. Kamus besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka. 1989.
Echols, John M. dan Hassan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta : Gramedia.
2000.
http://www.growthcompusoft.com/librarysoftware.in/librarian/management Diakses 22
Maret. 2006
Indonesia. Perpustakaan Nasional. http://www.pnri.go.id/. Diakses tanggal 23 Maret
2006.
Indonesia. Perpustakaan Nasional. Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka
Kreditnya. Perpustakaan Nasional RI. 2004.
Institut Pertanian Bogor. http://www.iel.ipb.ac.id. Diakses 23 Maret. 2006.
Klausmeier, J. Herbert and William Goodwin. Learning and Human Abilities,
th
Educational Physiology. 4 ed. New York: Harper and Row Publisher. 1975
Komalasari, Rita. Membangun Sumber Daya Manusia IPB di Era Otonomi Untuk
mencapai Visi dan Misi IPB. UPT Perpustakaan. Institut pertanian Bogor.
2001.
Lien, Diao Ai. Peranan Perpustakaan dalam Meningkatkan Daya saing Perguruan
Tinggi. Kerjasama Forum PPTI-Perpustakaan Nasional RI-Universitas
Tarumanegara. 2002
Marshall, Joane; Linda Moulton; Roberta Piccoli. Kompetensi Pustakawan khusus di
Abad ke-21. BACA. Jurnal Dokumentasi dan Informasi vol. 27 (2), 2003.
Perpustakaan Nasional RI. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang
Perpustakaan, 2006.
Susanto, A.B. COMPETENCY-BASED HRM. Bisnis Indonesia.
http://www.jakartaconsulting.com/extra_corner_archive12.shtml. diakses 3
April 2006.


http://www.google.co.id/search?q=Kajian+Pemakai+&btnG=Telusuri&hl=id

Jumat, 04 Januari 2008

Membedah Takdir

Membedah Takdir

Kata “takdir” sudah menjadi kata yang sangat akrab bagi orang Indonesia. Kata itu berasal dari bahasa Arab, yang kemudian diindonesiakan dan sangat akrab diucapkan. Keakraban dalam mengucapkannya ternyata tidak seiring dengan daya pemahaman orang terhadap makna kata itu, sehingga kata itu sering kali disalahpahami. Banyak faktor yang menyebabkannya, terutama karena faktor kemalasan untuk menulusuri makna kata secara definitif-ilmiah. Kalaupun ada upaya mendefinisikannya, prosesnya sangat rumit dan cenderung dibungkus dengan sakralisasi. Karena bicara soal takdir dianggap sebagai sesuatu yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Akibatnya, kata itu seringkali digunakan untuk sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya.

Dalam nomenklatur keagamaan (Islam), kata takdir seringkali diartikan sebagai ketentuan Tuhan. Ketentuan yang mana dan yang bagaimana? Ini yang jarang dijelaskan oleh para pemuka agama. Akhirnya masyarakat berjalan sendiri-sendiri dalam memahami makna takdir tersebut, dan takdir lebih dipahami sebagai ketentuan Tuhan yang aktif dan dan berlaku dalam setiap aspek kehidupan, hingga manusia tidak memiliki kebebasan seditkitpun untuk menentukan kondisi dirinya. Implikasinya sangat dahsyat. Sialnya yang terjadi justru implikasi dalam pengertian yang negatif.

Seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi dalam hidupnya, akan mudah mengatakan bahwa ini adalah takdir Tuhan. Dengan kesadaran (keliru) ini, masalah kesulitan ekonomi dianggap telah selesai; kepasrahan hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit dianggap sebagai sikap keberagamaan yang baik, karena berarti menerima takdir Tuhan. Padahal, kesulitan ekonomi yang dialami oleh seseorang sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai takdir Tuhan. Justru hal itu terjadi karena sikap lari dari takdir Tuhan: enggan menapaki anak tangga untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Banyak hal yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan ekonomi dalam hidupnya: tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki keterampilan kerja, mental yang lemah, kondisi sosial-ekonomi yang dipersulit dan lain-lain. Kelemahan mental tidak jarang juga dipengaruhi oleh kesalahan dalam memahami kata takdir. Bahkan, sebagian orang menganggap keseriusan dalam usaha memperbaiki kehidupan ekonomi sebagai upaya yang akan menjauhkan diri dari keberagamaan. Dengan kata lain, upaya ini dianggap sebagai sikap kurang pasrah terhadap takdir. Racun jadinya!

Ada cara mudah dalam memahami kata takdir dengan baik. Baik, dalam artian pemahaman itu akan mendorong manusia untuk berusaha lebih keras dalam hidupnya dan sama sekali tidak dirasakan sebagai “tidak pasrah” terhadap takdir Tuhan. Caranya: kata takdir memiliki makna aturan yang tidak akan berubah. Kemudian dalam kenyataan hidup ini, setiap aturan yang tidak dapat diubah (dalam pengertian yang sebenarnya) itulah takdir.

Dalam al-Quran, kata takdir selalu dikaitkan dengan ketentuan Tuhan yang tidak pernah berubah. Ambil contoh ayat 38 yang terdapat dalam surah Yâsîn: Dan matahari bergerak di tempat peredarannya. Itulah ketetapan (takdîr) yang Maha Kuat dan Maha Mengetahui. Pada ayat selanjutnya, ayat 39, Allah berfirman: Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, hingga (setelah sampai pada tempat peredaran yang terakhir) ia kembali seperti bentuk tandan yang tua.

Dua ayat di atas menggunakan kata takdir (taqdîr pada ayat pertama, dan qaddara pada ayat kedua) untuk menunjukkan ketetapan yang tidak akan berubah. Jelas dikatakan bahwa matahari bergerak di tempat peredarannya. Ketetapan ini tidak akan pernah berubah sampai hari Kiamat. Contoh lain dari takdir adalah: air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah (gravitasi), setiap orang pasti mati, dan hukum alam atau hukum sosial lainnya yang sangat dekat dengan kehidupan manusia.

Tidak salah jika dikatakan bahwa manusia tidak akan pernah terhindar dari takdir dalam hidup ini. Tapi jelas, sekali lagi, takdir yang dimaksud adalah ketetapan Tuhan yang tidak bisa berubah atau diubah oleh manusia. Seluruh takdir Tuhan akan bersifat linear. Tidak sedikit pun ada perubahan dan pergeseran dalam takdir.

Jadi, takdir sama sekali tidak ada hubungannya dengan kondisi ekonomi seseorang, tingkat kecerdasan atau hal lain yang dapat diubah oleh manusia. Tuhan harus dipahami sebagai Zat yang tidak pernah mentakdirkan bahwa seseorang harus hidup dalam kondisi miskin, bodoh dan tertindas. Kemiskinan, kebodohan dan ketertindasan adalah ulah tangan manusia. Justru melawan itu semua adalah takdir sosial yang harus dilakukan oleh siapapun. Menghindarinya adalah melawan takdir, dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mentakdirkan bahwa manusia bisa menjadi orang kaya, pintar dan merdeka, dan Tuhan sangat menganjurkan hal itu, jika tidak ingin mengatakan diwajibkan.

Gempa dan Takdir

Pasca terjadinya gempa bumi di Jogjakarta dan sekitarnya, keprihatinan begitu mendalam dirasakan oleh seluruh bangsa Indanesia. Semua orang ikut berduka dan membicarakan musibah ini. Yang sangat disayangkan, sebagian tokoh agama terkesan asal bicara dalam mengomentari kasus gempa bumi ini. Sebagian mereka menganggap terjadinya gempa bumi adalah bentuk perbuatan aktif Tuhan terhadap alam raya. Gempa bumi dianggap sebagai cobaan, ujian, bahkan lebih mengerikan: adzab dari Tuhan. Pertanyaannya: Mengapa Tuhan begitu tega menghacurkan alam ini?

Pertayaan di atas akan melahirkan jawaban teologis yang membingungkan, jika harus dijawab dengan paradigma teosentris, di mana Tuhan dapat melakukan apapun yang Ia kehendaki, kemudian manusia mencari seribu satu alasan untuk tetap mensucikan-Nya. Yang terjadi kemudian adalah ketidakmampuan kita mengidentifikasi gejala alam secara rasional. Kebodohan menyebar dan kepuasan awam menjadi tujuan.

Gempa bumi sejatinya adalah gejala alam yang bisa jadi dipengaruhi oleh sikap manusia dalam merpergauli alam ini. Ketidakramahan kita terhadap lingkungan, tentu akan merusak ekosistem yang membuatnya berjalan di luar garis-garis kebaikan. Gempa bumi harus dipahami sebagai rusaknya tatanan ekologi yang merupakan akibat dari ulah tangan manusia: penebangan hutan secara liar, perang, pengeboran bumi dan seterusnya. Mereka yang menguasai ekologi, geologi dan fisika, tentu harus diberikan tempat untuk menjelaskan semua ini. Bukan mereka yang hanya pandai menyitir ayat-ayat atau hadis-hadis.

Gempa bumi bukan akibat dosa manusia dalam pengertian yang sangat normatif. Gempa bumi adalah akibat dosa kita dalam meperlakukan alam raya ini. Alam raya ini diciptakan dengan berbagai takdir (aturan) yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap takdir alam raya akan mengakibatkan kerusakan bagi semua.

Oleh karenanya, tobat yang harus dilakukan adalah: berhenti memerlakukan alam dengan cara yang eksploitatif. Perlakukan alam ini sebagai sahabat, maka ia akan memberikan kehangatan bagi kita semua.

Pasca Gempa

Tangguh di Tengah Musibah

Paska musibah gempa di Wilayah DIY dan sekitarnya, sampai dini hari (07/06/06) aktifitas kehidupan nampak masih lumpuh. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pertokoan dan kantor-kantor instansi yang masih tutup. Tapi tidak bagi Pak Darso (62 tahun), meski ia masih trauma dan sering ngeliyer akibat tragedi gempa kemarin. Warga Desa Jetis-Bajang, Pandak, Kabupaten Bantul ini, sejak empat hari setelah gempa, sudah mulai ke sawah seperti biasanya. Ia mengatakan bahwa gempa yang terjadi kemarin membuat sawahnya yang baru ditanam padi, tak mendapatkan irigasi (kekeringan).

Ia datang ke sawah karena teringat dengan bibit padi yang harus mendapatkan aliran air, jika tidak, bibit padi itu bisa menguning dan mati. "Sejak tiga hari setelah gempa, rumahku yang rata dengan tanah, secara gotong royong sudah kami bersihkan. Kalau terus-terusan kita meratapi rumah yang hancur, nanti sawahnya gak keurus", katanya dengan sedikit terbata karena menahan batuk dan kerapuhan tubuh renta dimakan usia. "Lah, untuk apa diratapi, wong semua sudah terjadi. Mau nangis juga tetap saja hancur. Dari pada meratap terus, lebih baik ke sawah, semua masalah di rumah jadi lupa. Aku sudah pasrah sama Gusti Allah", imbuhnya dengan pasrah.

Demikian juga Parno (59 tahun), warga Jetis-Bajang, ketika ditemui di pinggir sungai (tempat irigasi), ia mengatakan bahwa gempa kemarin itu menyebabkan banyak sungai-sungai mampet, tak mengalir, karena rusak, atau terkena timbunan tembok. Makanya, ia terus berbenah di sungai yang menjulur di sepanjang pinggiran desanya.

Sementara itu, di tempat terpisah tak jauh dari desa Jetis, Ny. Ngasinah (57 tahun), warga Dusun Krapakan, Caturharjo, Pandak, Kabupaten bantul, sejak minggu (05/06) sudah mulai menjajakan telor asin di sekeliling desa. Meski belum bisa memasak telor asin sendiri karena rumah dan dapurnya roboh, ia tetap bersyukur bisa jualan, dan ada orderan telor asin dari temannya di Pasar Bringharjo. "Syukur masih ada teman yang setor telor", katanya. Ia terus menjajakan telor asin karena merasa terpanggil oleh para pelanggan. "Banyak langganan yang bertanya-tanya, mana telor asinnya, sebab kebanyakan sudah mulai bosan dengan mie instan bantuan", jelasnya.

Pak Darso, Parno dan Ny. Ngasinah, merupakan potret manusia yang tangguh. Di tengah tragedi gempa yang memporak-porandakan rumah dan kehidupannya, ia tetap tegar dan kembali bangkit meneruskan liku hidupnya. Ketiga orang itu, secara fisik dan mental telah berhasil mengambil sikap dengan cepat manakala bencana itu datang. Sebab bukankah musibah sudah menjadi bagian dari hidup kita. Maka kisah kedua orang ini, mungkin bisa memberikan teladan bagi kita, bahwa seberat apapun musibah, kita tak boleh kehilangan semangat apalagi berputus asa. Bukankah hidup ini sungguh sangat rentan terhadap bencana?. Dan, kiranya pendapat al-Qarni (Penulis buku, La Tahzan), patut kita renungkan lebih dalam, "Setiap bencana akan menjadi karunia bagi kita, dan percalah setiap ujian akan meretas menjadi semacam anugerah". (Ahmad Muzaki, Alumni Ponpes Al-Munawwir Kerapyak, tinggal di Bantul).

Undang-undang Perpustakaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2007
TENTANG
PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, perpustakaan sebagai wahana belajar
sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan
nasional;
b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan
kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan
wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan
kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar
membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan
perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa
karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;
d. bahwa ketentuan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsial
dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur
secara komprehensif dalam suatu undang-undang
tersendiri;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d,
perlu dibentuk Undang-Undang tentang
Perpustakaan;
Mengingat: . . .

- 2 -
Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERPUSTAKAAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya
tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara
profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi
kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,
informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam
bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya
rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai
pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
3. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya
cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media
yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang
berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki
oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
4. Naskah . . .

- 3 -
4. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang
tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara
lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar
negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima
puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi
kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
5. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah
non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas
pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang
berfungsi sebagai perpustakaan pembina,
perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit,
perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian,
dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan
di ibukota negara.
6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang
diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana
pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan
umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status
sosial-ekonomi.
7. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang
diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di
lingkungan lembaga pemerintah, lembaga
masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah
ibadah, atau organisasi lain.
8. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki
kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan
dan/atau pelatihan kepustakawanan serta
mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk
melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
perpustakaan.
9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu
perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau
lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan
perpustakaan.
10. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis,
karya cetak, dan/atau karya rekam.
11. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang,
atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah
yang mempunyai perhatian dan peranan dalam
bidang perpustakaan.
12. Organisasi . . .

- 4 -
12. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan
yang berbadan hukum yang didirikan oleh
pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas
kepustakawanan.
13. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga,
sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki
dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
16. Menteri adalah menteri yang menangani urusan
pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
Pasal 2
Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas
pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan,
keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.
Pasal 3
Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan,
penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk
meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
Pasal 4
Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada
pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta
memperluas wawasan dan pengetahuan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa.
BAB II . . .

- 5 -
BAB II
HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 5
(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan
mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan
perpustakaan;
d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau
terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak
memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
(3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan
fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial
berhak memperoleh layanan perpustakaan yang
disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan
masing-masing.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 6
(1) Masyarakat berkewajiban:
a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi
perpustakaan;
b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah
kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke
Perpustakaan Nasional;
c. menjaga . . .

- 6 -
c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber
daya perpustakaan di lingkungannya;
d mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan
perpustakaan di lingkungannya;
e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan
dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan
lingkungan perpustakaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
(1) Pemerintah berkewajiban:
a. mengembangkan sistem nasional perpustakaan
sebagai upaya mendukung sistem pendidikan
nasional;
b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan
pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber
belajar masyarakat;
c. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan
secara merata di tanah air;
d. menjamin ketersediaan keragaman koleksi
perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih
aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan
(transkripsi), dan alih media (transmedia);
e. menggalakkan promosi gemar membaca dan
memanfaatkan perpustakaan;
f. meningkatan kualitas dan kuantitas koleksi
perpustakaan;
g. membina dan mengembangkan kompetensi,
profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis
perpustakaan;
h. mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan
i. memberikan . . .

- 7 -
i. memberikan penghargaan kepada setiap orang
yang menyimpan, merawat, dan melestarikan
naskah kuno.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 8
Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
berkewajiban:
a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan
perpustakaan di daerah;
b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara
merata di wilayah masing-masing;
c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan
pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber
belajar masyarakat;
d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan
memanfaatkan perpustakaan;
e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di
daerah; dan
f. menyelenggarakan dan mengembangkan
perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan
daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang
kekayaan budaya daerah di wilayahnya.
Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasal 9
Pemerintah berwenang:
a. menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan
dan pengembangan semua jenis perpustakaan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mengatur, . . .

- 8 -
b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi
penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh
masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
Pasal 10
Pemerintah daerah berwenang:
a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan
pengembangan perpustakaan di wilayah masing-
masing;
b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi
penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di
wilayah masing-masing; dan
c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh
masyarakat di wilayah masing-masing untuk
dilestarikan dan didayagunakan.
BAB III
STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN
Pasal 11
(1) Standar nasional perpustakaan terdiri atas:
a. standar koleksi perpustakaan;
b. standar sarana dan prasarana;
c. standar pelayanan perpustakaan;
d. standar tenaga perpustakaan;
e. standar penyelenggaraan; dan
f. standar pengelolaan.
(2) Standar nasional perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan
penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan
perpustakaan.
(3) Ketentuan . . .

- 9 -
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasional
perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV
KOLEKSI PERPUSTAKAAN
Pasal 12
(1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan,
dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan
kepentingan pemustaka dengan memperhatikan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
standar nasional perpustakaan.
(3) Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan
peraturan perundang-undangan disimpan sebagai
koleksi khusus Perpustakaan Nasional.
(4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan secara terbatas.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan koleksi
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
penggunaan secara terbatas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 13
(1) Koleksi nasional diinventarisasi, diterbitkan dalam
bentuk katalog induk nasional (KIN), dan
didistribusikan oleh Perpustakaan Nasional.
(2) Koleksi nasional yang berada di daerah
diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog
induk daerah (KID), dan didistribusikan oleh
perpustakaan umum provinsi.
BAB V . . .

- 10 -
BAB V
LAYANAN PERPUSTAKAAN
Pasal 14
(1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan
berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
(2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan
perpustakaan berdasarkan standar nasional
perpustakaan.
(3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan
perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi.
(4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber
daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan
pemustaka.
(5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai
dengan standar nasional perpustakaan untuk
mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
(6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui
kerja sama antarperpustakaan.
(7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring
telematika.
BAB VI
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan
Pasal 15
(1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan
kepada pemustaka dan masyarakat.
(2) Pembentukan . . .

- 11 -
(2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat.
(3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
a. memiliki koleksi perpustakaan;
b. memiliki tenaga perpustakaan;
c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
d. memiliki sumber pendanaan; dan
e. memberitahukan keberadaannya ke Perpus-
takaan Nasional.
Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan
Pasal 16
Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan
terdiri atas:
a. perpustakaan pemerintah;
b. perpustakaan provinsi;
c. perpustakaan kabupaten/kota;
d. perpustakaan kecamatan;
e. perpustakaan desa;
f. perpustakaan masyarakat;
g. perpustakaan keluarga; dan
h. perpustakaan pribadi.
Pasal 17
Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan
standar nasional perpustakaan.
Bagian Ketiga . . .

- 12 -
Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
Pasal 18
Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar
nasional perpustakaan.
Pasal 19
(1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya
peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan
perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun
kualitas.
(2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik,
fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan
kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara
berkesinambungan.
BAB VII
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN
Pasal 20
Perpustakaan terdiri atas:
a. Perpustakaan Nasional;
b. Perpustakaan Umum;
c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
d. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
e. Perpustakaan Khusus.
Bagian Kesatu . . .

- 13 -
Bagian Kesatu
Perpustakaan Nasional
Pasal 21
(1) Perpustakaan Nasional merupakan LPND yang
melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang
perpustakaan dan berkedudukan di ibukota negara.
(2) Perpustakaan Nasional bertugas:
a. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan
umum, dan kebijakan teknis pengelolaan
perpustakaan;
b. melaksanakan pembinaan, pengembangan,
evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan
perpustakaan;
c. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai
jenis perpustakaan; dan
d. mengembangkan standar nasional perpustakaan.
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Perpustakaan Nasional bertanggung jawab:
a. mengembangkan koleksi nasional yang
memfasilitasi terwujudnya masyarakat
pembelajar sepanjang hayat;
b. mengembangkan koleksi nasional untuk
melestarikan hasil budaya bangsa;
c. melakukan promosi perpustakaan dan gemar
membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat
pembelajar sepanjang hayat; dan
d. mengidentifikasi dan mengupayakan
pengembalian naskah kuno yang berada di luar
negeri.
Bagian Kedua . . .

- 14 -
Bagian Kedua
Perpustakaan Umum
Pasal 22
(1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat
diselenggarakan oleh masyarakat.
(2) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang
koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya
daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya
masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
(3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan
mengembangkan sistem layanan perpustakaan
berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan
umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat
pembelajar sepanjang hayat.
(5) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau
kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan
keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh
layanan perpustakaan menetap.
Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 23
(1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan
perpustakaan yang memenuhi standar nasional
perpustakaan dengan memperhatikan Standar
Nasional Pendidikan.
(2) Perpustakaan . . .

- 15 -
(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang
ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan
pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang
mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan
pendidik.
(3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengembangkan koleksi lain yang mendukung
pelaksanaan kurikulum pendidikan.
(4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta
didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di
lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
(5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan
layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi
dan komunikasi.
(6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling
sedikit 5% dari anggaran belanja operasional
sekolah/madrasah atau belanja barang di luar
belanja pegawai dan belanja modal untuk
pengembangan perpustakaan.
Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi
Pasal 24
(1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan
perpustakaan yang memenuhi standar nasional
perpustakaan dengan memperhatikan Standar
Nasional Pendidikan.
(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah
eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
(3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan
layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi
dan komunikasi.
(4) Setiap . . .

- 16 -
(4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk
pengembangan perpustakaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan guna memenuhi
standar nasional pendidikan dan standar nasional
perpustakaan.
Bagian Kelima
Perpustakaan Khusus
Pasal 25
Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan
sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
Pasal 26
Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada
pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas
memberikan layanan kepada pemustaka di luar
lingkungannya.
Pasal 27
Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan
standar nasional perpustakaan.
Pasal 28
Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan
berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau
pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan
khusus.
BAB VIII . . .

- 17 -
BAB VIII
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN
ORGANISASI PROFESI
Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan
Pasal 29
(1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan
tenaga teknis perpustakaan.
(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar
nasional perpustakaan.
(3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh
pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan
yang bersangkutan.
(4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab,
pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan
tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang
berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab,
pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan
tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang
berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai
dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara
perpustakaan yang bersangkutan.
Pasal 30
Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah,
perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum
kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi
dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam
bidang perpustakaan.
Pasal 31 . . .

- 18 -
Pasal 31
Tenaga perpustakaan berhak atas:
a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan
jaminan kesejahteraan sosial;
b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan
pengembangan kualitas; dan
c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana,
dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas.
Pasal 32
Tenaga perpustakaan berkewajiban:
a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;
dan
c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik
lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya.
Bagian Kedua
Pendidikan
Pasal 33
(1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan
tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab
penyelenggara perpustakaan.
(2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
(3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
melalui kerja sama Perpustakaan Nasional,
perpustakaan umum provinsi, dan/atau
perpustakaan umum kabupaten/kota dengan
organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan
dan pelatihan.
Bagian Ketiga . . .

- 19 -
Bagian Ketiga
Organisasi Profesi
Pasal 34
(1) Pustakawan membentuk organisasi profesi.
(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berfungsi untuk memajukan dan memberi
pelindungan profesi kepada pustakawan.
(3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi
profesi.
(4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi
pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat.
Pasal 35
Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:
a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga;
b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
c. memberi pelindungan hukum kepada pustakawan;
dan
d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan
pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
Pasal 36
(1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf b berupa norma atau aturan yang harus
dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga
kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik
dan mekanisme penegakan kode etik.
Pasal 37 . . .

- 20 -
Pasal 37
(1) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis
Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh
organisasi profesi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi
pustakawan diatur dalam anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga.
BAB IX
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 38
(1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan
sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional
perpustakaan.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai
dengan kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi.
BAB X
PENDANAAN
Pasal 39
(1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab
penyelenggara perpustakaan.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan
anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan
dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan
dan belanja daerah (APBD).
Pasal 40 . . .

- 21 -
Pasal 40
(1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip
kecukupan dan berkelanjutan.
(2) Pendanaan perpustakaan bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. sebagian anggaran pendidikan;
c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
d. kerja sama yang saling menguntungkan;
e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 41
Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien,
berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.
BAB XI
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kerja Sama
Pasal 42
(1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai
pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
(2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan
jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan
meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
(3) Kerja . . .

- 22 -
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring
perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.
Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 43
Masyarakat berperan serta dalam pembentukan,
penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan
pengawasan perpustakaan.
BAB XII
DEWAN PERPUSTAKAAN
Pasal 44
(1) Presiden menetapkan Dewan Perpustakaan Nasional
atas usul Menteri dengan memperhatikan masukan
dari Kepala Perpustakaan Nasional.
(2) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi
atas usul kepala perpustakaan provinsi.
(3) Dewan Perpustakaan Nasional bertanggung jawab
kepada Presiden dan Dewan Perpustakaan Provinsi
bertanggung jawab kepada gubernur.
(4) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi
pustakawan;
c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
d. 2 (dua) orang akademisi;
e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
f. 1 (satu) . . .

- 23 -
f. 1 (satu) orang sastrawan;
g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
j. 1 (satu) orang tokoh pers.
(5) Dewan perpustakaan dipimpin oleh seorang ketua
dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan
oleh anggota dewan perpustakaan.
(6) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) bertugas:
a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran
bagi perumusan kebijakan dalam bidang
perpustakaan;
b. menampung dan menyampaikan aspirasi
masyarakat terhadap penyelenggaraan
perpustakaan; dan
c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu
layanan perpustakaan.
Pasal 45
(1) Dewan Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan
tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja
negara.
(2) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakan
tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja
daerah.
Pasal 46
Dewan perpustakaan dapat menjalin kerja sama dengan
perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan
internasional untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6).
Pasal 47 . . .

- 24 -
Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan
tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta
pemilihan pimpinan dewan perpustakaan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB XIII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
Pasal 48
(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui
keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
(2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku
murah dan berkualitas.
(3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengembangkan dan
memanfaatkan perpustakaan sebagai proses
pembelajaran.
(4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-
tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan
bermutu.
Pasal 49
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan
rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran
membaca.
Pasal 50 . . .

- 25 -
Pasal 50
Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan
mendorong pembudayaan kegemaran membaca
sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) sampai
dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan
bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan
sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.
Pasal 51
(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan
melalui gerakan nasional gemar membaca.
(2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah dengan
melibatkan seluruh masyarakat.
(3) Satuan pendidikan membina pembudayaan
kegemaran membaca peserta didik dengan
memanfaatkan perpustakaan.
(4) Perpustakaan wajib mendukung dan
memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca
melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan
karya rekam.
(5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran
membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perpustakaan bekerja sama dengan pemangku
kepentingan.
(6) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan
penghargaan kepada masyarakat yang berhasil
melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.
(7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB XIV . . .

- 26 -
BAB XIV
KETENTUAN SANKSI
Pasal 52
(1) Semua lembaga penyelenggara perpustakaan yang
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 22
ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 24 dikenai sanksi
administratif.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53
Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan
untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus
diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak
berlakunya undang-undang ini.
Pasal 54
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .

- 27 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 129
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2007
TENTANG
PERPUSTAKAAN
I. UMUM
Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan
budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya
suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki.
Hal itu karena ketika manusia purba mulai menggores dinding gua
tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam
pengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan kepada pihak
lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk
mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta
menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk
mengomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan
fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak,
pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital
yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat
tumbuh-kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan
menjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan
teknik mengelola perpustakaan.
Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan,
pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai
fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut,
khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam
lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan
pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya.
Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat
yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.
Di sisi lain, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem
Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan,
teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan sebagai
bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat
informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana

- 2 -
dituangkan dalam Deklarasi World Summit of Information Society–
WSIS, 12 Desember 2003.
Deklarasi WSIS bertujuan membangun masyarakat informasi yangDeklarasi . . .
inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada
pembangunan. Setiap orang dapat mencipta, mengakses,
menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga
memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas
menggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunan
berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup.
Indonesia telah merdeka lebih dari 60 (enam puluh) tahun, tetapi
perpustakaan ternyata belum menjadi bagian hidup keseharian
masyarakat. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu
dikembangkan suatu sistem nasional perpustakaan. Sistem itu
merupakan wujud kerja sama dan perpaduan dari berbagai jenis
perpustakaan di Indonesia demi memampukan institusi perpustakaan
menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran
masyarakat dan demi mempercepat tercapainya tujuan nasional
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan pusat dan daerah dalam
bidang perpustakaan. Keberadaan Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia sebagai LPND berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11
Tahun 1989 tidak lagi memiliki kekuatan efektif dalam melakukan
pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman kebijakan dalam
pengembangan perpustakaan di daerah secara umum pada satu sisi
menguntungkan sebagai pendelegasian kewenangan kepada daerah.
Namun, di sisi lain dianggap kurang menguntungkan bagi
penyelenggaraan perpustakaan yang andal dan profesional sesuai
dengan standar ilmu perpustakaan dan informasi yang baku karena
bervariasinya kemampuan manajemen dan finansial yang dimiliki oleh
setiap daerah serta adanya perbedaan pemahaman dan persepsi
mengenai peran dan fungsi perpustakaan.
Sejumlah warga masyarakat telah mengupayakan sendiri pendirian
taman bacaan atau perpustakaan demi memenuhi kebutuhan
masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses
secara mudah dan murah. Namun, upaya sebagian kecil masyarakat
ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlah,
variasi, dan intensitasnya jauh lebih besar. Untuk itu, berdasarkan
Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar

- 3 -
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu
menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling
demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak
masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan
perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dengan . . .
Dengan adanya undang-undang ini diharapkan keberadaan
perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang
hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman
bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia
sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat
Indonesia.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang
akibat faktor geografis berhak mendapatkan layanan
perpustakaan sesuai dengan kondisi setempat misalnya,
perpustakaan keliling atau perpustakaan terapung.
Ayat (3)

- 4 -
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
Huruf b
Sebagian besar naskah kuno masih dimiliki
masyarakat. Untuk memudahkan pendataan dan upaya
pelestariannya, perlu didaftarkan ke Perpustakaan
Nasional.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan sistem nasional perpustakaan
adalah sistem pensinergian semua jenis perpustakaan
di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI guna lebih
efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung
pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan

- 5 -
bangsa. Sistem nasional perpustakaan mempunyai
keterkaitan secara fungsional dengan sistem pendidikan
nasional khususnya pada prinsip pendidikan nasional
yang diselenggarakan sebagai pembudayaan dan
pemberdayaan termasuk di dalamnya pembelajaran
sepanjang hayat. Bahwa sistem nasional perpustakaan
dan sistem pendidikan nasional secara bersama-sama
berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan
kehidupan bangsa yang cerdas sebagai bagian yang
inheren dari pembentukan watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c . . .
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud transmedia adalah pengalihan bentuk
bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain,
seperti mikrofilm, CD, digital.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Naskah kuno berisi warisan budaya karya intelektual
bangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga saat

- 6 -
ini masih tersebar di masyarakat dan untuk
melestarikannya perlu peran serta pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan standar tenaga perpustakaan
juga mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan
sertifikasi.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

- 7 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
Ayat (3)
Yang dimaksud bahan perpustakaan yang dilarang menurut
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 adalah barang-barang
cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum,
khususnya mengenai buletin, surat kabar harian, majalah
dan penerbitan berkala. Untuk kepentingan penelitian dan
pengembangan keilmuan, bahan perpustakaan yang dilarang
oleh peraturan perundang-undangan disimpan sebagai
koleksi khusus Perpustakaan Nasional untuk didayagunakan
secara terbatas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 13

- 8 -
Ayat (1)
Penerbitan katalog induk nasional dilakukan baik secara
tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy).
Ayat (2)
Penerbitan katalog induk daerah dilakukan baik secara
tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy).
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Dengan memberitahukan keberadaannya ke
Perpustakaan Nasional, suatu perpustakaan secara
formal dimasukkan dalam sistem nasional
perpustakaan untuk secara bersinergi dan terkoordinasi
dengan perpustakaan lainnya mendukung pencapaian
tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

- 9 -
Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat
setempat seperti nagari, bori, naga, dan sejenisnya.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 17 . . .
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20

- 10 -
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan
dimaksudkan guna mewujudkan suatu sistem nasional
perpustakaan yang efektif dan efisien agar secara
sinergis mendukung pencapaian tujuan nasional
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Dalam mengembangkan standar nasional perpustakaan,
Perpustakaan Nasional bekerja sama dan berkoordinasi
dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
Huruf b
Koleksi nasional perlu dikembangkan karena memuat
simpanan informasi yang luas dan permanen sebagai
hasil karya budaya bangsa yang harus dilestarikan.
Huruf c
Cukup jelas.

- 11 -
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan
perpustakaan umum daerah yang dalam pengembangan
koleksinya wajib menyimpan bahan perpustakaan berupa
karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang
diterbitkan di daerah tersebut, atau karya tentang daerah
tersebut yang ditulis oleh warga negara Indonesia dan
diterbitkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
maupun di luar negeri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24 . . .
Pasal 24
Ayat (1)

- 12 -
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jumlah judul dalam koleksi perpustakaan perguruan tinggi
untuk mendukung pelaksanaan pendidikan diperhitungkan
berdasarkan kebutuhan untuk bacaan wajib, bacaan
penunjang, dan bacaan pengayaan wawasan keilmuan yang
terkait dengan mata kuliah yang disajikan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan
adalah undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah
tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung
pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis
komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis
ketatausahaan.
Ayat (2) . . .

- 13 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan
adalah Undang-Undang tentang Kepegawaian.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 30
Yang dimaksud tenaga ahli di bidang perpustakaan adalah
seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di
bidang perpustakaan.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan memajukan profesi meliputi
peningkatan kompetensi, karier, dan wawasan
kepustakawanan.

- 14 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan prinsip kecukupan dan
berkelanjutan adalah prinsip pengalokasian anggaran yang
memungkinkan seluruh fungsi perpustakaan dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya, lancar, meningkat, dan
berkelanjutan.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

- 15 -
Huruf b
Yang dimaksud dengan sebagian anggaran pendidikan
adalah anggaran yang dialokasikan untuk fungsi
pendidikan, yang besarnya didasarkan pada prinsip
kecukupan dan berkelanjutan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d . . .
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan,
pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan
dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan,
pendapat dan usulan melalui Dewan Perpustakaan.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

- 16 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) . . .
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Dalam melakukan pengawasan dan penjaminan mutu
layanan perpustakaan, Dewan Perpustakaan Nasional
dan Dewan Perpustakaan Provinsi dapat bekerja sama
dengan lembaga independen yang kompeten.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)

- 17 -
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat,
meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan
buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di
tempat-tempat umum (kantor, ruang tunggu, terminal,
bandara, rumah sakit, pasar, mall).
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50 . . .
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Satuan pendidikan merupakan wahana paling tepat untuk
menumbuhkan kegemaran membaca sejak usia dini yang
terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan
kemampuan peserta didik, antara lain, melalui penugasan
kepada mereka untuk mendayagunakan bahan bacaan yang
tersedia di perpustakaan.
Ayat (4)

- 18 -
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4774

Kamis, 03 Januari 2008

Modul Petunjuk Instalasi Software Senayan

Petunjuk Instalasi Software Senayan

  1. Copy file senayan.zip ke root directory (Misalnya c:\ atau d:\). Jangan letakkan didalam folder.
  2. Ekstrak senayan.zip ke root directory. Jika di komputer telah terinstal WinZip, biasanya ada opsi mengekstrak dengan klik kanan pada file zip. Jika anda mempunyai Winzip terinstal, klik kanan pada senayan.zip kemudian pilih “Extract Here”. Jangan mengekstrak kedalam folder, karena hasil ekstrak akan dengan sendirinya tersimpan dalam folder.
  3. Setelah mengekstrak akan ada folder “xampplite”. Masuk kedalam folder tersebut dan aktifkan (double-click) file xampp_start.exe. Akan muncul window dengan keterangan konfirmasi bahwa servis xampp (apache dan mysql) telah aktif.

Petunjuk Instalasi Software Senayan

  1. Copy file senayan.zip ke root directory (Misalnya c:\ atau d:\). Jangan letakkan didalam folder.
  2. Ekstrak senayan.zip ke root directory. Jika di komputer telah terinstal WinZip, biasanya ada opsi mengekstrak dengan klik kanan pada file zip. Jika anda mempunyai Winzip terinstal, klik kanan pada senayan.zip kemudian pilih “Extract Here”. Jangan mengekstrak kedalam folder, karena hasil ekstrak akan dengan sendirinya tersimpan dalam folder.
  3. Setelah mengekstrak akan ada folder “xampplite”. Masuk kedalam folder tersebut dan aktifkan (double-click) file xampp_start.exe. Akan muncul window dengan keterangan konfirmasi bahwa servis xampp (apache dan mysql) telah aktif.

  1. Kemudian aktifkan browser (direkomendasikan menggunakan Firefox dan IE6). Akses ke http://localhost. Otomatis anda akan di bawa ke halaman katalog software senayan.

  1. Untuk melakukan administrasi perpustakaan, klik pada link “Librarian LOGIN”. Username: admin dan password: admin.

Selamat mencoba! :) Bila ada kesulitan silahkan menghubungi Hendro Wicaksono (hendro.wicaksono@diknas.go.id) atau Arie Nugraha (arie@senayan.diknas.go.id) atau berkunjung ke http://senayan.diknas.go.id.